DR. Isran Noor : Pelaksanaan Desentralisasi Setengah Gagal
Wawancara Utama DR. Isran Noor :                                Pelaksanaan Desentralisasi Setengah Gagal
___________________________________________________________________________"Kelihatannya ada ketidak-iklasan ketika penyelenggaraan desentralisasi pemberi izin diberikan kepada daerah. Padahal aturannya sudah jelas. UUD pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemimpinan ada di kabupaten kota. perlu revisi PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinisi, dan kabupaten atau kota".Ruang aula Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, pada 10 November lalu penuh sesak. Hadir tak kurang 32 duta besar dan perwakilan Negara sahabat, sejumlah kepala daerah, para praktisi hukum, dan beberapa politisi. Hari itu, Bupati Kutai Timur, Isran Noor sedang melangsungkan sidang promosi meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Pemerintahan.Beberapa tamu undangan penting hadir, seperti duta besar dan perwakilan dari Seychelles (Nico Barito ketua delegasi), Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Brunei Darussalam, Chile, Georgia, Laos, Myanmar, Peru, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, Qatar, Sudan, Irak, Iran, Libya, Tunisia, Kazakhstan, Switss, Bulgaria, Rumania, Uzbekistan, Yaman, Zimbabwe, Pakistan, Srilanka, Singapura, Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Kroasia, Ukraina, Nigeria, Polandia, dan Direktur Asia Pacific UNESCO.Isran Noor berhasil memperoleh gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dengan Yudisium Cum Laude setelah selama hampir 1,5 jam disertasi berjudul ‘Desentralisasi Pemberian Izin Pertambangan Batu Bara Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur’ mampu dipertahankan dengan baik di hadapan para penguji.Tim penguji sidang promosi doktor antara lain Rektor dan Ketua Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Ganjar Kurnia. Direktur Program Pasca-sarjana Unpad Mahfud Arifin. Dekan dan Koordinator Program Ilmu Sosial Politik Program Pasca-sarjana Unpad Arry Bainus. Ketua Tim Promotor Utang Suwaryo. Anggota Tim Promotor Asep Kartiwa, M Ryaas Rasyid. Selanjutnya, penelaah Dede Mariana, Arry Bainus dan Rahmatunnisa. Representasi Guru Besar Unpad Nasrullah Nasir dan Samugio Ibnu Rejo.Ketua Asosiasi Pemerinta Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini berkesimpulan bahwa desentralisasi pemberian izin pertambangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kutai Timur belum bisa terlaksana dengan optimal dalam meningkatkan devisa dan pendapatan daerah pada taraf yang diharapkan. “Walaupun secara faktual konstribusi dari hasil pertambangan batu bara cukup besar dalam penerimaan APBD dan meningkatkan pendapatan serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujar Isran Noor.Bahkan Agustus lalu, Forum Mahasiswa Program Doktor Indonesia (FMPDI), mencoba merilis sebuah nama yang dijagokan untuk di usulkan sebagai seorang Menteri Dalam Negeri, yakni Isran Noor seorang Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur yang sudah dua kali menjabat. Sosok Isran Noor dicalonkan menjadi menteri dikarenakan beliau seorang professional, tegas dan berani. Berikut ini disarikan petikan tanya jawab sidang promosi meraih gelar Doktor, Isran Noor dihadapan Rektor dan Ketua Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad):Baru-baru ini Bapak mengikuti sidang promosi meraih gelar Doktor pada Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran, Bandung. Ada pun disertasi Bapak bertajuk Desentraslisasi Pemberian Izin Pertambangan Batubara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kutai Timur, Provensi Kalimantan Timur. Bisa dijelaskan alasan Bapak memilih topik ini?Sejauh ini penyelenggaraan pertambangan batubara tampaknya belum efektif menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kenyataan yang dihadapi adalah kondisi lingkungan yang menimbulkan pencemaran udara dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat setempat. Pada saat bersamaan faktor hubungan antara legislatif dan karakteristik aparatur pemerintahan daerah kurang koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Saya ingin mengetahui sejauhmana Desentralisasi Pemberian Izin Pertambangan Batubara Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur, Provensi Kalimantan Timur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.Temuan apa yang diperoleh dari hasil penelitian yang Bapak lakukan?Menemukan konsep titik keseimbangan antara kewajiban perusahaan pertambangan batubara, memberikan kontribusi dalam bentuk deviden kepada negara dan kemampuan perusahaan pertambangan batubara untuk melakukan investasi sehingga pertambangan batubara tumbuh dan berkembang. Kondisi demikian ditentukan oleh faktor percepatan proses pelaksanaan desentraliasi pemberian izin pertambangan batubara bagi para investor perusahaan pertambangan batubara. Oleh karena itu, budaya pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang mengedepankan cara-cara pelayanan yang manusiawi. Model pelayanan prima yang dilakukan dengan hati ini, mendorong peningkatan investasi pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Timur.Ketika disertasi ini Bapak tulis, masih berlaku UU N0. 32 tahun 2004. Sekarang berlaku UU N0. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bagaimana nasib desentralisasi perizinan pertambangan batubara setelah berlakunya Undang-Undang N0. 23 tahun 2014?Undang-Undang N0. 32 tahun 2004 merupakan Undang-Undang yang telah disepakati pemerintah daerah yang kewenangannya ada di kabupaten kota. Sekarang lari ke UU N0. 23 tahun 2014. Penelitian ini dibuat sebelum diundangkannya/dilaksanakannya UU 23 tahun 2014. Untuk sementara tidak ada pengaruh. Tapi, saya kira sudah ada pengaruh dengan menggunakan UU N0. 32. PP 38 saja pengaruhnya sangat besar, seperti ketidakharmonisan dan ketidakoptimalan dalam pelaksanaan pemberian izin pertambangan batubara. Sebab, masih terjadi tumpang tindih pemberian izin antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Ketika UU N0. 32 sebagai payung hukum penyelenggaraan otonomi daerah, mestinya semua kegiatan perizinan pertambangan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten setempat. Tapi nyatanya masih ada izin-izin lain.Apa masalah yang paling dirasakan dalam pelaksanaan pemberian izin pertambangan batubara tersebut?Ketika pemberian izin diberikan kepada pemerintah kabupaten, masih ada izin-izin lain yang dikeluarkan pemerintah pusat. Akibatnya terjadi disharmonisasi antara hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya ketika saya memberikan IUP pada salah satu pengusaha, di mana lokasi IUP itu berada di kawasan hutan. Pengusaha itu tidak otomatis bisa melakukan kegiatan, sebelum ada pinjam kawasan oleh Kementrian Kehutanan. Padahal dalam PP 38 disebutkan bahwa kehutanan merupakan salah satu urusan yang mestinya sudah bisa dilaksanakan pemerintah kabupaten. Tapi itu tidak terjadi, karena ada izin lain yang harus dikeluarkan pemerintah pusat, seperti CNC. Yang namanya CNC ini tidak ada dasar hukumnya.Langkah apa yang harus dilakukan untuk segera mengakhiri tumpang tindih dalam mengatur kewenangan pemberian izin pertambangan batubara pada pemerintah pusat, pemerintah provensi dan kabupaten kota?Pertama, pemerintah pusat dalam hal ini kementrian ESDM perlu mensentralisasikan secara tuntas kewenangan memberi izin pertambangan batubara kepada pemerintah daerah. Terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara dalam kabupaten kota dengan kewajiban tetap menjaga kelestarian dengan cara-cara memperbaiki setelah reklamasi tambang selesai. Kementrian kehutan dan kementrian pertanian tiada berperan di dalam memberikan kewenangan penuh secara sektoral. Untuk itu perlu merevisi peraturan pemerintah N0. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, propensi dan pemerintah kabupaten kota, khususnya berkenaan dengan kewenangan bidang pertambangan. Kedua, Kementrian Kehutanan perlu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kota untuk memberikan izin pengelolaan tambang batubara di kawasan hutan dengan ketentuan tidak merusak hutan dan melakukan reklamasi paska tambang. Ketiga, Kementrian pertanian perlu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten kota untuk menerbitkan izin pengelolaan tambang batubara di kawasan perkebunan dan ketentuan yang tidak merusak areal perkebunan tersebut. Apa manfaat utama dalam desentralisasi pemberian izin pertambangan batubara?Pemberian izin kepada daerah (desentralisasi) pertambangan batubaran sudah berjalan baik. Kegiatan transaksi keuangan di daerah berjalan baik karena adanya investasi. Penyerapan tenaga kerja terjadi, peningkatan pendapatan masyarakat sebagai tenaga yang tidak terdidik terjadi. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Red) di Kutai Timur dari pendapatan Royalti yang kurang dari 3% PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak-Red) bisa mencapai Rp. 1,3 triliun tiap tahunnya. Kalau daerah terus diberikan kewenangan, maka pendapatan yang diterima pemerintah daerah atau penerimaan masyarakat sebagai tenaga kerja akan makin meningkat. Inilah manfaatnya. Saya yakin bahwa manfaat utama perizinan yang diberikan langsung kepada pemerintah daerah itu sangat besar bagi masyarakat.Desentralisasi pemberian izin tambang batubara dapat meningkatkan kontribusi PAD. Bagaimana untuk meningkatkan PAD ke depan? Harus dilakukan revitalisasi di dalam pelaksanaan pemberian izin. Harus ada keberanian mengevaluasi. Yang bisa mengevaluasi adalah orang-orang di Senayan itu (DPR-Red). Kalau ini dilakukan dengan benar dan dilindungi dengan aturan yang sesuai, saya yakin pendapatan daerah semakin besar. Contoh 13% royalty yang ditarik pemerintah pusat dan kemudian diberikan ke pemerintah daerah penghasil yang kurang dari 3%. Dari penghasilan royalti itu saja, Kutai Timur mendapat sekitar Rp. 1,3 triliun. Paling tidak kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat berkembang dengan pesat.Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme yang benar oleh semua stakeholders dapat meningkatan PAD. Tolong dielaborasi apa makna mekanisme yang benar?Mekanisme itu merupakan kesepakatan. Dari kesepakatan itulah terbentuk sistem yang mengatur atas keinginan kesepakatan itu. Jadi sebenarnya mekanisme desentralisasi kabupaten kota dalam pemberian izin adalah pada level mana yang tepat untuk pemberian izin pertambangan batubara, misalnya. Ketika kawasan yang dimohon oleh pengusaha dalam kawasan kabupaten, maka yang memberikan izin itu bupati. Ketika kawasan yang dimohonkan IUP itu berada di dua kabupaten di sebuah provensi, maka yang memberikan izin adalah gubernur. Kalau kawasan yang dimohon itu berada di luar provensi, maka itu dikeluarkan oleh pemerinta pusat. Ini merupakan salah satu sistem yang sebenarnya sudah disepakati.Soal over lapping sudah ada sejak awal. Di mana bila menggunakan kawasan hutan harus ada izin pinjam pakai hutan. Tapi kan selama ini sudah berjalan baik. Belakangan timbul masalah. Mengapa Bapak mengajukan hal ini ke MK?Kelihatannya ada ketidak-iklasan ketika penyelenggaraan desentralisasi pemberi izin diberikan kepada daerah. Padahal aturannya sudah jelas. Kenapa saya melakukan judicial review, karena persoalan terjadinya tumpang tindih. Judicial review itu untuk menguji UU terhadap UU dasar. Yang saya judicial review itu adalah UU N0. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dan ternyata MK menerima gugatan itu. Karena UUD pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemimpinan ada di kabupaten, sedangkan pemerintahan provensi adalah penyelenggaraan otomomi terbatas dan sebagai wakil pemerintah pusat. UU N0. 4 tahun 2009 mestinya oleh Kementrian ESDM ditindaklanjuti karena di dalam keputusan MK menyebutkan supaya Kementrian ESDM membuat aturan yang disesuaikan dengan keputusan. Tidak satu pun daerah menertibkan izin berdasarkan UU N0. 4 tahun 2009 ini. Tidak ada yang berani. Dan pusat juga tidak berani. Sama-sama tidak berani. Menurut Bapak apakah hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saat ini sudah menunjukkan hubungan yang adil?Sekarang masing-masing saja. Memang di dalam pemberian izin kepada pengusaha, tidak ada beban kepada pengusaha. Tidak ada dana, kecuali dana-dana yang ditetapkan oleh Kementrian ESDM, yaitu dana jaminan keseriusan pada setiap pengusaha yang ingin melaksanakan tambang batubara. Ternyata oleh beberapa media diberitakan bahwa sistem otonomi daerah itulah yang menyebabkan birokrasi panjang di dalam perizinan. Padahal tidak ada izin yang diberikan oleh pusat. Tentu prosesnya singkat dan murah. Kecuali ketika pengusaha ingin dapat CNC di departemen ESDM. Belum lagi izin dari kementrian kehutanan. Tapi kesannya selama ini dituduhkan kepada pemerintah daerah yang membuat birokrasi menjadi panjang. Apakah menurut Bapak desentralisasi dinilai gagal dengan adanya kesan birokrasi semakin panjang karena otonomi daerah?Desentralisasi setengah gagal. Kalau otonomi daerah itu dilaksanakan di kabupaten kota, maka berkembang investasi ekonomi di sana, sehingga pemerintah pusat semakin ringan urusannya. Sebab, sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber dana ada di daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak pernah terbentuk kalau tidak ada petumbuhan di daerah. Artinya pertumbuhan ekonomi pusat merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi daerah.Apakah Bapak tidak takut terjadinya disintegrasi akibat penerapan desentralisasi?Jangan takut adanya disintegrasi. Kalau pertumbuhan ada di kabupaten, tidak mungkin kabupaten kota mengkonsulidasi diri untuk membuat sebuah kekuatan, karena ketidakpuasan. Dia akan berbahaya kalau otonomi daerah itu kembali ke pusat lagi. Artinya pusat sudah menaruh ketidakpercayaan. Kalau tidak ada kepercayaan, itu artinya pusat sudah mampu untuk mengurusi dirinya sendiri. Itu pemahamannya. Jadi, kalau kepercayaan sudah tidak diberikan lagi kepada orang, maka orang itu juga tidak akan menaruh kepercayaan pada orang yang punya kekuasaan. Persoalan ketidak-adilan itulah yang menyebabkan Aceh, Papua mau merdeka. Dan persoalan ketidak-adilan itulah yang menyebabkan RMS mau merdeka.Apa yang Bapak maksud dengan layanan berbasis kemanusiaan?Pelayanan berbasis kemanusiaan sebenarnya sudah dilaksanakan. Yang dimaksud dengan pelayanan ini adalah pelayanan-pelayanan yang transparan, pelayanan-pelayanan yang lebih mudah dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, norma-norma yang sudah tersedia. Dan pada akhirnya terbentuk sebuah kultur budaya yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah. Prinsip pelayanan yang diberikan pada masyarakat semestinya terjadi. Tapi, dalam penelitian saya tidak terjadi, karena adanya tarik-menarik kepentingan.Sejauh ini ada UU yang mengatur desentralisasi secara simetris. Tapi, Bapak juga mengusulkan desentralisasi asimetris. Apakah mungkin sistem ini dapat diterapkan?Menurut saya idealnya desentralisasi asimetris dalam kebijakan pemberian izin pertambangan batubara dan pemberian izin tambang apa saja. Karena pasti di daerah itu ada perbedaan, perbedaan lingkungan, perbedaan karakteristik wilayah dan perbedaan lain termasuk sosial. Kalau kebijakan pemberian izin batubara ini simetris, maka akan terjadi benturan dalam pelaksanaannya. Sebaiknya otonomi daerah itu sistemnya diperbaiki. Jangan simetris atau disamakan. Bahkan bukan hanya persoalan ada atau tidak ada tambang, tapi juga persoalan-persoalan di daerah lain yang kebetulan tidak memiliki SDA. Kebijakan peraturan perundang-undangan sebaiknya dibangun dengan otonomi yang asimetris, sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan seluruhnya.Saat ini ada UU otonomi khusus di Papua, di Aceh bahkan di Jogyakarta. Desentralisasi asimetris baru diletakkan di tingkat provensi, bukan di kabupaten dan bukan pada masalah-masalah seksi seperti pertambangan dsb. Siapkah Indonesia menggeser dari negara kesatuan menjadi negara federal?Menurut saya kemungkinan bisa saja semua dilakukan desentralisasi itu pada sistem yang asimetris. Karena selama ini melaksanakan aturan parsial. Tentu UU harus disiapkan. Sekarang sudah disiapkan UU N0. 23 itu. Jangan mengecewakan para bupati. Kecewa bukan persoalan menginginkan sebuah kekuasaan, tapi ini amanah UU Dasar pasal 18. Amanah reformasi kita pada tahun 1998 – 1999 penuh dengan air mata, mengorbankan anak-anak kita di Jakarta pada saat itu. Nah, ketika kita melaksanakan desentralisasi asimetris, mungkinkah ini bisa mengarah kepada khirarki. Undang-undang menyebutkan Negara Republik Indonesia. Ini sudah harga mati. Kalau sudah harga mati, tidak bisa kita rubah. Kita hanya memerlukan aturan atau pendekatan yang lebih konkrit. Tapi, jangan hanya di atas kertas. Ada sebagian yang menjalankan gaya federal. Itu artinya setengah-setengah.Kalau memang desentralisasi bisa diletakkan di kabupaten kota, kekhususan apa yang dipunyai Kutai Timur?Tidak hanya di Kutai Timur. Semua Kabupaten bisa melakukan. Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, provensi adalah control pengawasan kabupaten kota, pemerintah pusat sebagai pemerintah yang membuat norma-norma, standar-standar, ketentuan, kebijakan-kebijakan yang bisa dilaksanakan pemerintah kabupaten kota.Kenapa tidak ditegaskan saja bahwa Kutai Timur daerah yang lebih kaya dibandingkan kabupaten lain di Indonesia?Tidak bisa disebutkan demikian. Kalau negara kesatuan tidak boleh kaya sendiri. Walaupun sebenarnya secara khusus ada kebijakan pemerintah dalam hal bagi hasil antara pemerintah pusat dan daerah. Sebenarnya bagi hasil ini sudah adil. Tapi ketika ada kreativitas, kebijakan dan ketentuan yang diberikan kepada bupati, mestinya akan memberikan dampak kepada masyarakat, Jadi wajar kalau rakyat di Kutai Timur itu tidak ada yang miskin lagi, karena kekayaan alam yang diberikan kepada Tuhan.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1037661
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT