OPTIMALKAN PAJAK & ROYALTITAMBANG
Wawancara Utama OPTIMALKAN PAJAK & ROYALTITAMBANG
___________________________________________________________________________Pemerintah menetapkan tahun anggaran 2014 sebagai periode stabilisasi ekonomi. Untuk itu, pemerintah memfokuskan program-programnya untuk membenahi fundamental perekonomian nasional, dengan risiko pertumbuhan tidak akan lebih tinggi dari angka enam persen.


Di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 juga menitikberatkan terhadap penerimaan negara. Sebab, dalam dua tahun berturut-turut penerimaan negara berada di bawah target, khususnya dari sisi pajak dan cukai.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achsanul Qosasi, penurunan itu terjadi karena penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan minyak dan gas (migas) dan mi­nyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). “Begitu harga dua komoditi alam ini tidak stabil harganya, dibarengi dengan menurunnya permintaan pasar dan harga di Eropa terevaluasi, otomatis penerimaan kita di dua sektor ini menurun,” katanya.

Achsanul menjelaskan, pada periode sebelumnya negara menerima hampir Rp 300-400 triliun dari sektor ini, namun menurun sampai Rp 250 triliun setelahnya. Dengan posisi penerimaan yang turun, lanjutnya, negara harus segera menutupinya dengan mengoptimalkan sumber penerimaan dari sektor lain.
Sektor mana yang bisa menutupi defisit tersebut? Ketua DPP Partai Demokrat ini menjawab, penerimaan pajak dalam negeri, baik itu pajak perorangan maupun pajak badan usaha, bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan baru. Apalagi, menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, sudah melakukan upaya melalui sensus pajak nasional (SPN).

Kendati, menurutnya, sensus itu baru sebatas mendata jumlah wajib pajak (WP) yang potensial untuk meningkat menjadi pembayar pajak. Politisi kelahiran Sumenep, Madura, 10 Januari 1966 ini mengungkapkan, dari 240 juta rakyat Indonesia, WP dari badan usaha yang terdaftar sekitar 10 juta. Dari 10 juta itu yang bayar pajak sekitar 500 ribu badan usaha. “Jadi masih sangat rendah,” ujarnya.

Demikian halnya dengan WP perorangan. Ia menambahkan, orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan hanya 20 juta. Dari 20 juta pemilik NPWP, yang mengembalikan surat pemberitahuan (SPT) hanya sekitar 2 juta. Lalu, dari 2 juta yang mengembalikan SPT, hanya sekitar 1 juta orang yang membayar pajak, di luar pegawai negeri.

Ditemui di sela-sela kesibukannya sebagai Ketua Pansus RUU Keuangan Negara dan anggota Pansus Hak Angket Bank Century, Achsanul juga secara lugas, logis, dan tegas menyinggung soal reformasi sistem keuangan negara, hingga kontribusi sektor pertambangan dalam menggenjot pendapatan negara. Ia memang piawai dalam hal anggaran dan fiskal. Baca selengkapnya di Majalah Borneo edisi 18.

Menurut Anda, apa makna di balik rendahnya penerimaan pajak maupun jumlah WP ini?
Arti dari semua ini, berarti Indonesia sangat potensial untuk dilakukan peningkatan terhadap potensi penerimaan negara lewat pajak. Makanya dalam RUU Keuangan Negara di mana saya jadi ketua pansusnya, banyak suara yang menginginkan agar penerimaan negara harus betul-betul dikonsentrasikan jadi satu kementerian yang terpisah dari kementerian keuangan. Namanya Badan Penerimaan Negara, lembaga yang statusnya setingkat kementerian.

Mengapa sektor pemerimaan ini ha­rus terpisah?
Coba Anda bayangkan, terkadang memang ada benarnya juga kalau dilihat dari analisa empirisnya. Dari total APBN kita yang Rp 1600 triliun, dibagi 37 kementerian, 50-an lembaga, ribuan satuan kerja, khusus untuk pengeluaran saja. Sementara itu, penerimaan hanya dibawahi oleh dua dirjen, eselon I, dari pajak dan bea cukai. Bayangkan, penerimaan yang hampir Rp 1300 triliun itu di bawah ese­lon I, sehingga ada korelasi positif yang harus kita perbaiki agar penerimaan bisa dikelola dengan baik.

Bagaimana mungkin sebuah badan pene­rimaan negara atau satu lembaga yang memang mengelola penerimaan negara dipimpin oleh eselon I. Sementara setiap mengoptimalkan penerimaan ini dia harus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Artinya, saat dia berkoordinasi, dia hanya setara de­ngan eselon I yang lainnya. Tak menyentuh ke menterinya. Tata negara tentang keuangan ini akan diperbaiki dalam RUU Keuangan Negara.

Apa urgensi UU Keuangan Negara ini?
Kami sudah menyelesaikan UU Angkutan Publik, UU Mata Uang, UU OJK, UU PPATK, dan UU BPJS. Tinggal satu yang sedang dibahas, yaitu UU JPSK. Ini sebenarnya punya dari seluruh reformasi sistem keuangan. Karena UU di Indonesia tak ada yang didesain untuk menangani krisis. Semua UU dirancang dalam situasi normal. UU yang bisa menangani krisis ini adalah UU JPSK. UU ini yang menjelaskan apa yang disebut krisis, apa yang disebut sistemik, siapa yang bertanggung jawab kalau krisis terjadi.

Selain itu, Pansus RUU Keuangan Nega­ra juga melakukan perubahan atau revisi atas sembilan UU yang ada. Antara lain, UU BI, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Asuransi, UU Dana Pensiun, UU Keuangan Negara, UU BPK, dan UU Pajak. Dari upaya ini diharapkan sistem keuangan negara bisa ditata ulang sehingga penerimaan negara bisa dimaksimalkan.

Lalu muncul konsep Indonesia Incorporated. Bagaimana Anda menjelaskannya?
Kalau kita bicara penerimaan negara, kita bicara Indonesia Incorporated. Indonesia secara keseluruhan sebagai sebuah company yang besar. Berarti kan harus ada planning. Planning ini Bappenas yang bisa menjalankan hal ini. Kemudian, ada executing atau pelaksana di situ. Kementerian yang bisa melaksanakan ini. Sinkronisasi antara pelaksanaan ini juga penting, antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Ini koordinasi harus setiap saat. Bagaimana tarif ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Kuota ditentukan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, sementara yang menjaga border kita dalam hal ekspor impor berada di bawah Kementerian Keuangan. Tarif pun hanya untuk komoditi tertentu, tambang. Begitu kembali pada komoditi lain, seperti buah-buahan dan holtikultura, itu sudah ada di bawah Kementerian Pertanian. Itu hal yang harus diselesaikan, dan memerlukan koordinasi lintas kementerian.

Bagaimana halnya dengan penerimaan negara dari pajak dan royalti tambang?
Sebenarnya royalti ini, kalau analisa sejumlah pakar, baru terbayar sekitar 10-20 persen. Pendapatan royalti sekitar Rp 200 triliun, berarti ada sekitar Rp 800 triliun yang masih belum kita garap. Banyak pengelola tambang yang tidak melaporkan hasil tambangnya. Kenapa, karena memang begitu luas jangkauannya, peng­awasannya juga begitu sulit. Sehingga di sini diharapkan kejujuran dari pemi­llik tambang untuk melakukan pembayaran royalti sesuai dengan jumlah atau produksi yang ditambang.

Perkiraan Rp 800 triliun itu potensinya. Jadi kalau kita bisa menerima dari hasil tambang yang ribuan ton per hari, itu luar biasa. Memang kita tidak serta merta menaikkan royalti, karena ini terkait dengan market. Itu juga kita harus hati-hati. Tapi, kita juga harus lebih menitikberatkan pada kualitasnya, jangan sampai masih ada perusahaan tambang yang mencoba untuk mengurangi atau memanipulasi jumlah hasil tambangnya sehingga pembayaran royaltinya menjadi lebih sedikit.

Mengapa prinsip kehati-hatian dalam mengenjot royalti besar penting dilakukan?
Pertimbangannya adalah market price. Ka­lau kita naikkan royalti, otomatis harga di pasaran akan naik. Batubara bisa tak laku karena harga tidak sesuai dengan harga pasar. Masalahnya, semua komoditas kita, bukan kita yang menentukan harganya, tapi pasar internasional di Singa­pura. Itulah hebatnya Singapura. Dia tak punya cokelat, tapi bisa menentukan harga cokelat. Dia tak punya CPO, tapi bisa menentukan harga cpo. Tak pu­nya batubara, tapi bisa menentukan harga batubara. Termasuk juga migas dalam hal ini. Itulah hebatnya.

Maksudnya, berhati-hati juga agar sup­ply dan demand tetap seimbang?
Pemerintah harus menjaga keseimbangan supply dan demand. Itu penting di­lakukan pemerintah untuk menjaga ke­stabilan harga, menjaga stabilitas supply agar tidak over. Demand-nya juga ja­ngan sampai turun. Menjaga seperti ini, pemerintah harus pintar bermain dengan peraturan. Namanya juga pemerintah, dia harus bermain di tataran peraturan dan memerintah.

Persoalannya, apakah aturan itu efek­tif di lapangan?
Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Di bawah inilah sebenarnya yang banyak permainan yang harus kita perbaiki. Justru masalah ini kembali kepada wawasan kebangsaan kita. Bagaimana caranya kita agar mengoptimalkan sumber daya alam ini untuk setinggi-tingginya bagi kemakmuran rakyat. bukan untuk kemakmuran penguasa, bupati, gubernur, juga bukan untuk kemakmuran anggota DPR dan lembaga pemerintah lainnya.

Menurut laporan BPK, tingkat kepa­tuhan bayar pajak di sektor migas juga rendah. Ada apa?
Memang sangat rendah. Makanya di sini saya berharap BPK betul-betul fair. Pemeriksaan BPK yang tak menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) juga kami pertanyakan. Jadi, pemeriksaan dilakukan, tapi tidak muncul sebagai LHP, ini menjadi tanda tanya di kalangan anggota DPR. Kenapa bisa seperti itu, apakah ada kongkalikong antara BPK dan WP. Kita pertanyakan juga pada BPK, berapa LHP yang sudah dikeluarkan, berapa surat perintah penugasan pemeriksaan yang sudah dikeluarkan, dan berapa LHP yang masuk. Ini harus imbang. Perintah lapor­an pemeriksaan 50, LHP-nya juga harus 50. Jangan sampai memerintahkan 50, tapi yang masuk 30. Berarti ada yang tak dilaporkan atau disembunyikan.

Artinya, masih banyak celah yang bisa dimanipulasi?
UU ini kan banyak yang mengakali dan menyiasati. Ketentuan-ketentuan peme­rintah banyak juga yang disiasati. Tinggal kita sadarkan saja, kembali pada kete­gasan. Dalam hal ini, peran daerah juga diperlukan, karena itu alat pemerintah pusat yang ada di daerah, baik gubernur, bupati, kepolisian yang ada di sana, harus betul-betul optimal. Karena mereka ke­panjangan tangan pemerintah pusat da­lam hal pengawasan.

BPK kan memeriksa setelah ada kejadian atau kasus. Atau mungkin ada kasus, diperiksa tapi tidak jadi LHP. Ini bisa saja terjadi. Bisa saja tidak diperiksa atau lolos. Juga diperiksa tapi tak ada LHP. Kalaupun periksa, ada LHP, tapi tidak dilanjutkan ke penegakan hukum. Bisa saja terjadi. Kalau sudah ada LHP, berlanjut ke penegakan hukum, tapi hukumannya hilang di tengah jalan. Itu juga bisa.

Bagaimana dengan pengawasan sen­diri?
Masalah pengawasan, kita kan tak punya lembaga pengawasan yang independen, kecuali parlemen. Pengawasan itu juga otomatis dibebankan ke direktorat jenderal pajak selaku bagian dari badan pene­rimaan negara. Sekarang pola sistem perhitungannya juga harus benar. Karena kalau kita bicara batubara, kelapa sawit, perhitungan harganya bukan kita yang menentukan, tapi harga internasional.
Pengawasan itu melekat pada institusi­nya. Di setiap kementerian ada irjen. Di setiap daerah ada Kanwil Pajak, BPK, bea cukai, ada semua dan melekat pengawa­s­an­nya. Cuma memang, kita pintar mengakali. Menyiasati aturan kan paling pintar kita. Tidak apa-apa, dalam posisi seperti itu ada toleransinya. Tapi kalau sudah keterlaluan, tegakkan hukum.

Sudah bukan rahasia, kita juga punya persoalan di pelabuhan. Apa pendapat Anda?
Ada yang mengusulkan memang, bea cukai konsentrasinya di border, di daerah perbatasan. Bea cukai ini bukan di target penerimaan. Bea cukai didesain tidak ditargetkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Tapi menjaga wilayah NKRI, jadi barang yang masuk dan keluar dijaga betul. Melaksanakan ketentuan-ketentuan departemen lain. Karena semua ikut kesepakatan WTO, AFTA, CAFTA, FTA, macam-macam, tarif jadi di-nolkan. Itu kan mempengaruhi penerimaan negara.

Solusinya?
Jadi, tak bisa kita memberi target pada bea cukai. Yang harus kita target itu pertumbuhan di internal ini. Sektor ekonomi digerakkan, sehingga nilai jualnya masuk ke negara lain. Barang-barang kita bisa laku di tempat lain. Perihal barang yang masuk, bea cukai harus jaga. Kita tak menargetkan, tapi memprediksi.

Berapa tingkat kecolongan kita di ekspor tambang?
Kalau kita bicara negara maju, kecolong­an 5-15 persen itu masih bisa ditoleransi. Itu di negara maju yang sudah mapan. Tapi, kalau di negara berkembang seperti Indonesia, kecolongan sampai 30 persen masih bisa ditoleransi. Itu perkiraan saja, menurut informasi di media dan analisa pengamat yang saya baca. Jadi, kecolong­an bisa sampai 40 persen. Kalau negara yang antah berantah, tingkat kecolongannya bahkan bisa mencapai 50 persen.

Bagaimana caranya agar tingkat kecolongan ini dikecilkan?
Berarti aturan harus diperbaiki. Inilah tugas parlemen bersama pemerintah. Membuat suatu sistem reformasi keuangan kita. Daya serapnya kita perbaiki. Fasilitas infrastrukturnya kita benahi. Bantuan proteksi terhadap pengusaha lokal harus ditingkatkan. Insentif pada pengusaha lokal yang punya potensi untuk melakukan ekspor. Kita kasih kesempatan pada mereka. Insentif maupun aturan ini bisa diberikan pada rakyat yang betul-betul punya potensi untuk melakukan optimalisasi sumber daya alam (SDA).

Pengelolaan SDA kita belum optimal. Padahal, kita sering diselamatkan oleh SDA.
Kenapa indonesia sering kali bisa keluar lebih cepat dari krisis berkepanjangan, karena kita punya segalanya. Yunani tak punya segalanya. Begitu krisis, mereka sulit sekali keluar dari krisis. Tapi indonesia, mau krisis apapun, selalu paling cepat keluar dari krisis. Kalah semua di Asia Tenggara, termasuk Eropa. Karena kita punya tambang, kita bisa jual sawit, cokelat, karet, luar biasa. Belum gas, minyak, mapun kandungan mineral lainnya.

Itulah yang menolong kita. Seandainya kita tak punya SDA, kita sudah hancur. SDA ini kita jual tanpa kita olah. Ini salahnya. Arti­nya kita banyak menjual barang mentah, di mana barang mentah itu kita beli lagi saat menjadi barang siap pakai dari negara lain, dengan nilai yang lebi­h tinggi. Artinya, kita harus punya nilai tambah. Ekspor kita ter­hadap produk domestik bruto (PDB) baru 20 persen. Berarti hal itu harus ditingkatkan.

Menurut Anda, bagaimana proyeksi penerimaan negara dari tambang dan migas di 2014?
Sebenarnya 2014 nanti pertumbuhan masih melambat. Tumbuh tapi lambat. Artinya penerimaan dari sektor tambang maupun migas tak akan begitu besar. Dalam APBN kita, target penerimaan kita sebesar Rp1500 triliun. Dari bea cukai Rp 160 triliun, pajak Rp 1100 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 250 triliun. Rp 300-400 triliun ini disumbangkan tambang untuk pajak yang Rp 1100 triliun tadi.

Apa saran Anda agar pelaku industri tambang maupun migas taat pajak?
Pajak itu jangan dibebankan sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Kalau sebagai investasi, berarti suatu saat nanti pemerintah akan memberikan feedback pada pengusaha. Feedback itu bisa berupa pemberian insentif pada pengusaha. Kita memprioritaskan pada pengusaha lokal yang punya potensi untuk besar. Jangan dulu kita tawarkan pada asing yang notabene nanti keuntungannya bisa dibawa ke luar. Kita berikan proteksi, fasilitas, prirotaskan pada pengusaha lokal.

Ada penawaran dari pemerintah, siapa yang buka pabrik dan berinvestasi sekitar Rp 100 miliar, akan diberikan tax holiday selama 2 tahun pertama tak usah bayar pajak. Begitu keluar Rp 100 miliar, ada investasi, ada yang kerja. Begitu karyawan dapat gaji, mereka bayar pajak. Daya beli meningkat, dia beli sesuatu juga sekaligus dikenakan pajak.

Artinya, pengusaha harus diberi contoh dulu, bukan?
Tumbuhkan jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Harus diberi contoh memang. Pemimpin tak hanya presiden. Di otonomi daerah, ada gubernur, bupati, mereka mengawasi. Sebagai wasit, jangan ikut main bola. Masalahnya kan wasit juga punya saham di perusahaan tambang. Pengawas di DPR juga peng­usaha tambang semua. Terus dia mau bicara obyektif? Tak mungkin. Bisa jadi dia mengeluarkan peraturan tidak independen, yang kira-kira menguntungkan perusahaannya. Naikin royalti? Banyak teman di DPR yang punya tambang, pasti tak mau naikin royalti, he-he-he.
headerrubrikasi
Subscribe Our Newsletter put your e-mail
advertisement
Copyright © 2012, PT. BORNEO BAROMETER MAGAZINE 99. All Right Reserved
cover 1
cover 2
cover 3
cover 21
cover 22
Visitor 1035282
cover edisitaurianwakeni2
Jasa Pembuatan Website By IKT